Karo Keuangan DPR Terima Dua DPRD Kabupaten
28-09-2017 /
SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DPR RI, Satyanto Priambodo menjelaskan bahwa sejatinya DPR RI dan DPRD memiliki tugas yang kurang lebih sama, namun kedudukan di dalam UU MD3 membuat DPRD Kabupaten/Kota menjadi bagian dari Pemerintah. Sementara DPR RI sebagai legislative berdiri sendiri di luar pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima Kunjungan anggota DPRD Kota Magelang dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di ruang rapat Sekjen DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (28/9).“Sebenarnya kedatangan anggota DPRD dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kota Magelang ini untuk mengetahui tata cara atau tata tertib di DPR RI terkait kerja Bamus (badan musyawarah). Karena mereka kesulitan mengagendakan kegiatan-kegiatan Komisi yang ada di Bamus, serta beberapa SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) yang menjadi mitra kerjanya. Dimana mereka sering tidak mentaati undangan, padahal Bamus sudah membuat jadwal. Namun dalam diskusi ternyata berkembang ke berbagai persoalan yang dihadapi di DPRD,”ungkap Nanang, begitu Satyanto Priambodo biasa disapa.
Saat itu Nanang sempat menjelaskan bahwa berdasarkan tata tertib yang telah disusun bersama di awal periodesasi, pimpinan DPR RI merupakan Ex Officio Pimpinan Bamus. Anggota Bamus sendiri merupakan pimpinan dari fraksi-fraksi yang memiliki kewenangan lebih disbanding anggota fraksi lainnya. Sehingga ketika diperlukan sebuah keputusan, maka anggota Bamus yang notabene merupakan pimpinan fraksi itu dapat mengambil keputusan saat itu juga, tanpa harus menunggu konsultasi dari pihak lain. Sehingga bisa dikatakan Bamus merupakan miniature DPR. Lancar tidaknya agenda DPR ada di Bamus.
Sementara tata tertib yang di DPRD Kabupaten/Kota tidak demikian. Anggota Bamus di DPRD bukan merupakan pimpinan fraksi. Sehingga ketika harus diambil keputusan, tidak bisa dilakukan saat itu juga. Tak heran jika kemudian Bamus DPRD sulit dalam mengagendakan kegiatan-kegiatannya. Dengan kata lain, agenda dari Bamus DPRD kerap berubah-rubah. Melihat hal tersebut Nanang menyarankan agar agenda Bamus DPRD tidak berubah-ubah, maka DPRD harus terlebih dahulu merubah tata tertibnya yang tentu harus mendapat persetujuan bersama.
“Selain mempertanyakan tentang Bamus, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kota Magelang juga mempertanyakan tentang anggaran di DPR RI. Namun saya jelaskan berdasarkan UU MD3 bahwa kedudukan antara DPR RI dan DPRD berbeda. Dimana DPR RI sebagai l.egislatif dalam susunan trial politica memiliki kewenangan dan fungsi yang berdiri sendiri di luar pemerintah, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dengan difasilitasi oleh Negara. Sementara DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang anggarannya berdasarkan pendapat asli daerah (PAD), sehingga pertanggung jawaban anggarannya kurang lebih sama dengan aparatur sipil Negara (ASN) yang ada di seluruh Indonesia,”tambah Nanang. (Ayu,mp), foto : jayadi/hr.
